MATANETEWS.COM_KOLAKA – Tuntutan Pemekaran Kolaka Selatan (Kolsel) kembali disuarakan Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa (HIPPMA) Kolsel kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kolaka.
“Secara politik, NasDem mengapresiasi dan mendukung tuntutan masyarakat yang disuarakan HIPPMA Konsel,” kata Sekretaris NasDem Kolaka, Sumardin (4/10/2019).
Ditegaskan Sumardin, sebagai bentuk dukungan terwujudnya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kolsel, NasDem selama 3 tahun terakhir konsisten mengusulkan alokasi dalam APBD dana operasional Forum Pemekaran Kolsel.
“APBD Tahun 2020, NasDem melalui fraksi kembali mengusulkan dana operasional forum pemekaran. Upaya ini merupakan bentuk dukungan NasDem untuk mewujudkan DOB Kolsel'” ujar Sumardin.
Namun begitu, NasDem memahami bahwa regulasi soal DOB kini masih dalam status moratorium sehingga menjadi dalil bagi Pemda Kolaka belum menyahuti aspirasi tersebut.
“Mungkin saja alasan moratorium itu.Tapi kan Pemda bersama DPRD seharusnya merespon wacana itu, sehingga ketika kran moratorium dicabut, draf DOB Kolsel sudah siap dan tinggal di dorong ke pemerintah pusat. Jadi saya menilai ini soal keseriusan saja,” tutur Tenaga Ahli Fraksi Gabungan ini melalui ponselnya.
Soal DOB, banyak daerah di Indonesia yang kini sedang menyiapkan diri. Bahkan di Sultra draffing pemekaran Provinsi Kepton, Konawe Timur termasuk perubahan status Kota Madya Muna dikabarkan telah diusul ke Pemerintah Pusat.
“Meski moratorium, tapi kan bukan hal yang tabu kalau draffing pemekaran disiapkan. Kalau memang Pemda belum mengalokasikan dana operasional forum dalam APBD Tahun 2020. Sebaiknya elit politik dari Kolsel mau berswadaya dulu.
Kalau mereka memberikan contoh pasti masyarakat Kolsel akan tergerak menyumbangkan bantuan meterilnya.
Nah, yang jadi kendala jika elit-elitnya justru tidak mau mengorbankan sedikit pundi-pundinya. Padahal itu janji utama mereka saat Pilcag bahkan saat Pilkada lalu,” tandas Sumardin.
RED (*)
