KALTIM, MNN.COM–Dilansir dari DetikNews.com, Abdul Gafur Mas’ud Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dalam keterangannya bahwa tidak mau lagi terlibat dalam mengurus penanganan Virus Corona, Selasa (29/06/2021).
Penyataan ini Ia lontarkan saat Rapat Paripurna di DPRD penyampaian Raperda pertanggungjawaban anggaran tahun 2020 kemarin. Pasalnya, dia merasa pihaknya justru tersudutkan selaku Bupati sekaligus Ketua Gugus Tugas Covid-19.
” Kami merasa justru tersudutkan dengan penggelolaan anggaran, makanya Tahun ini, di bulan enam 2021 , saya menyatakan akan menarik diri untuk tidak mengurusi lagi yang namanya Corona, yaitu Mulai dari pengadaan dan penanganan serta lain-lainnya,” Kata Bupati yang akrab di sapa AGM ini dihadapan sidang Paripurna.
Dia menuturkan, dalam kegiatan penanganan Corona yang telah dilaksanakan tahun 2020, malahan menimbulkan masalah,diantaranya yaitu pengadaan yang ia lakukan justru disorot.
“Kami mengadakan chamber namun justru jadi masalah, Padahal itu pengadaan Maret tahun 2020. Perlu diketahui, saat itu harga masker saja dari harga Rp 50 ribu per boks jadi Rp 500 ribu, bahkan jutaan rupiah. Waktu itu kondisi terjadi pembatasan, masih kurang perkapalan dan pesawat dan akomodasi lainnya. Kemudian dijadikan masalah dan dituntut untuk menyesuaikan harga yang tidak sesuai keadaan awal pandemi,” Tuturnya.
Akibat sorotan terhadap keuangan dapam pengadaan ini, Bupati merasa kesal. Padahal, menurutnya, saat ini kondisinya kejadian luar biasa.
“Keppres Tahun 2019-2020 tentang keadaan luar biasa. Kalau KLB (kejadian luar biasa), itu seperti perang apa pun dilakukan. Jadi, saya selaku bupati diperiksa dan dipermasalahkan. Bahkan kepala dinas kesehatan juga diperiksa dan ditakut-takuti,” tuturnya.
“Oleh sebab itu, saya menyatakan akan menarik diri, namun bukan menyerah mengurus Corona, Karena saya tidak mau dalam setiap tindakan penangan COVID-19 justru menjadikan bupati diperiksa dan dipermasalahkan,” Katanya.
Redaksi. (M.AB)
