BANGKALAN, MNN.COM – Tidak cukup dengan pelaporan pada Kejaksaan negeri bangkalan, Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) DPD Bangkalan meminta agar Bupati Bangkalan memecat MS oknum pejabat Komisi Informasi (KI) Bangkalan Karena diduga telah melanggar pasal 17 UU No.30 tahun 20214 yakni tentang penyalahgunaan wewenang sebagai komisioner komisi informasi.
Perlu diketahui bahwa (1) Komisi Informasi bertugas:Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Ke-2 yaitu : Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk; danmemberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
(3) Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigas.
Maka dari itu, melalui surat permohonan bernomor : P/XVIII/KAKI/DPD/BKL/V/2022 pada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron Tertanggal 29 Mei 2022 Moh Hosen Ketua DPD KAKI (Komisi Anti Korupsi Indonesia) meminta agar oknum Komisioner K.I dilakukan pemecatan sebab diduga telah menyalahgunakan tupoksinya sebagai Komisioner K.I setelah sebelumnya melaporkannya pada Kejari Bangkalan.
Laporan LSM KAKI ini merujuk pada Perihal dugaan keterlibatan M.S Komisioner K.I itu pada permainan fee proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan Hosen menyakini dengan membuktikannya melalui laporan pada Kejari Bangkalan beberapa waktu lalu dan dikabarkan telah dilakukan pemanggilan pada M.S Hari Jum’at (27/05) siang.
“Maka dari itu kami buat laporan bahwa yang bersangkutan (oknum komisioner Komisi Informasi Bangkalan) telah diduga menjadi makelar proyek, dari hal itu dimohon kepada Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron untuk memecat oknum Komisioner K.I karena diduga terlibat makelar proyek yang akan menyebabkan konflik interes atau konflik kepentingan,” ungkap Hosen pada media. (Red/MNN)
