KOLAKA, MNN.COM — Kegiatan musdes diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Toari yang bersinergik dengan pemerintah Desa, bertempat di Aula kantor desa toari, Rabu (11/01/23).
Musdes Toari menghadirkan Pendamping Desa Kecamatan Toari, Sulkifli Kamaluddin, dan pendamping lokal desa, Mardin Ali, Tokoh masyarakat, tokoh agama,Ketua LPM, kader posyandu dan Posbindu, seluruh perangkat desa, dan undangan lainnya.
Kegiatan diawali dengan sambutan dan sekaligus di buka langsung oleh ketua BPD Ahmad. Dalam kesempatan itu, Ketua BPD mengatakan, penetapan Apbdes wajib dilakukan pembahasan bersama forum masyarakat, terkait saran dan masukan keterwakilan masing- masing dusun.
“Dalam pembahasan ini, tentunya masih kita sebut Rancangan APBDes, nantinya akan di tetapkan setelah rampung berdasarkan usulan dari keterwakilan masyarakat dalam forum ini”, Kata Ahmad Ketua BPD dua periode.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa untuk tahun 2023 sebesar Rp.887 Juta, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa atau Perbekel (atau sebutan lain) bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa.
Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.
Dalam anggaran tahun 2023,pengentasan kemiskinan ektrim masih menjadi prioritas utama. Sesuai dengan juknis dari pusat, Pemerintah Desa wajib menganggarkan minimal 10% dan maksimal 25% dari Dana Desa untuk BLT DD yang dikhususkan warga dengan kemiskinan ektrim. pada musyawah khusus sebelumnya yaitu penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan langsung Tunai (BLT-DD) Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan sebanyak 28 KPM BLT-DD.
Selanjutnya, Asdar S.Pd Kepala Desa Toari, dalam kesempatannya mengatakan bahwa pentingnya pembahasan APBDes, sebab dokumen ini memuat tentang semua usulan masyarakat yang menjadi skala prioritas pembangunan dan kesejahtraan masyarakat pada umumnya.
“Rapat ini Ada tiga item yang kita bahas, yaitu rancangan Apbdes, Penetapan penerima BLT dan Penetapan Apbdes setelah usulan yang menjadi prioritas disetujui bersama”, Kata Kades.
Kades mengatakan bahwa, terkait BLT desa, diharapkan kepada masyarakat agar jangan merasa ada kecemburuan sosial, sebab BLT untuk tahun ini mengacu ke PMK nomor 201/2022 yaitu minimal 10 persen dan atau 25 persen maksimal dari Pagu dana desa 2023, tentunya berdasarkan miskin terekstrim.
“Selain PMK, juga mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023”, Pungkas Kades.
musyawarah desa toari, berakhir dengan memutuskan penerima BLT DD yang dikhususkan warga dengan kemiskinan ektrim, memutuskan sebanyak 28 KPM.
(Red)
