JAKARTA, MNN.COM — Mahasiswa asal Sulawesi Tenggara (SULTRA) yang tergabung dalam lembaga Ikatan Pemuda Mahasiswa Konawe Utara-Jakarta (IPMKU – JAKARTA) bersinergik dengan Jaringan Komunikasi Mahasiswa Sulawesi Tenggara-Jakarta (JKMS- JAKARTA) Menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, pada Rabu, (1/2/23).
Aksi yang di koordinir Pandi Bastian selaku ketua umum IPMKU-Jakarta berkaitan dengan Perusahaan yang Beraktivitas Di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara, yang beroperasi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.Antam Tbk atau di (Eks IUP PT.Hafard Indotec).
Perusahaan dimaksud yaitu PT. Prima Mineral Sejahtera (PMS) yang diduga kuat Telah melakukan aktivitas pertambangan ilegal, sebab di nilai tidak memiliki izin yang lengkap.
Pandi Bastian yang juga Putra Daerah Konut, dalam orasi nya agar pihak Bareskrim Mabes Polri segera memanggil dan memeriksa Direktur PT. PMS. Tak hanya itu, menurut aksi masa bahwa dugaan pertambangan ilegal tersebut, ada dugaan keterlibatan pimpinan partai politik di Konut.
“Dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 158 Tentang Pertambangan mineral dan Batu Bara Menjelaskan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000”, Ungkap Pandi.
Selanjutnya, masa aksi berorasi ditempat berbeda, Di depan Kantor DPP Partai Gerindra, Irjal Ridwan selaku Ketua Umum JKMS – JAKARTA menjelaskan bahwa aktivitas PT. PMS di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara kuat menduga ada keterlibatan Anggota Parpol dalam kasus Ilegal Mining yaitu ketua DPC Partai Gerindra kabupaten Konawe Utara yang Ikut terlibat dalam aktivitas ilegal Mining PT.PMS.
“Jadi Kami meminta Ketua DPP Partai Gerindra Untuk segera Mengganti Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Konawe Utara Yang kami duga kuat terlibat dalam kasus ilegal Mining PT. PMS Di blok Mandiodo. Tegas Irjal, sebab hal ini telah mencederai partai gerindra sendiri”, Tegas Irjal.
Menurutnya, tidak benar jika ada anggota Parpol yang ikut bermain dalam pertambangan ilegal apa lagi mendekati kontestasi politik 2024.
Masa aksi berjanji akan terus mengawal dugaan pertambangan ilegal di konut sampai Direktur PT. Prima Mineral sejahtera di panggil dan di periksa. Selain itu juga Ketua DPC Gerindra Konawe Utara wajib ganti.
(redaksi)
