KOLAKA, MNN.COM — Badan Pertanahan Nasional (BPN) yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka sedang membangun kegiatan Satu Peta Satu Data Berbasis Kelurahan/Desa.
Dan kegiatan ini akan bermanfaat untuk berbagai pihak, diantaranya adalah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah, memaksimalkan Pendaftaran Asli Daerah, kemudahan investasi, pembuatan batas wilayah administrasi, Spatial Decision Support System (Data Spasial untuk menentukan kebijakan pembangunan) dan lain sebagainya.
Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai hasil dari koordinasi yang baik antara Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka sekaligus sebagai tindak lanjut dari Inovasi Layanan Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka yang bernama POPALIA (Pemetaan KOlaka PArtisipatif, KoLaboratIf dan MAndiri) yang sudah di launching pada saat acara BPN Goes to Campus di Universitas 19 November Kolaka (USN) pada hari Kamis 27 Juli 2023.
“Alhamdulillah semua program dalam kegiatan Satu Peta Satu Data Berbasis Kelurahan/Desa ini berjalan dengan baik, semoga bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat, pemerintah, maupun untuk dunia usaha.” katanya saat ditemui media ini, pada Senin, (28/8/2023).
Untuk itu dengan hadirnya kegiatan ini, nantinya pembangunan pertanahan di Kolaka bukan dominasi dari BPN Kolaka akan tetapi merupakan kolaborasi dari berbagai pihak juga partisipasi dari masyarakat luas sehingga nantinya diharapkan di Kolaka ini bisa ada aplikasi yang akan membantu banyak pihak.
“Jadi aplikasi ini akan membantu banyak pihak sebab dalam aplikasi ini dapat memuat semua data yang ada disuatu wilayah baik dari luas wilayah, jumlah penduduk termasuk data status masyarakat semua akan terlihat dalam satu aplikasi ini,” tambahnya.
Sehingga, akan sangat membantu masyarakat dan pemerintah setempat, karena melalui aplikasi ini data yang ingin dilihat semua akan terlihat sesuai dengan tingkat kewenangan yang akan diatur. Oleh karena itu diharapkan peran aktif dari semua pihak untuk mengembangkan ataupun menggunakan aplikasi ini.
“Jadi jika ingin mencari data terkait data warga semua akan terlihat dalam aplikasi satu peta satu data, sehingga peran pemerintah desa dan kelurahan harus pro aktif memasukkan data warganya, sehingga keterbukaan publik bisa tercipta ditengah masyarakat. Salah satu contoh lagi terkait penyebaran bantuan raskin itu semua dapat terlihat melalui aplikasi ini jadi keterbukaan publik sangat jelas jadi ini semua dapat terwujud tergantung kolaborasi dengan pemerintah setempat.jelasnya.
“Dan Aplikasi ini juga akan meminimalisir Anatara konflik terkait pertanahan yang di tempat masing masing,” tutupnya. (Aj/Red)
