MATANETNEWS.COM_KOLAKA – Ketua Forum Percepatan pemekaran Kolaka Selatan Ismail Bela Bersama Bendahara Forum Yusnan Gultom, hadir di kecamatan tanggetada dalam rangka mengkordinir pembersihan Kantor Komisariat di Kelurahan Anaiwoi pada, Minggu, 10/11/2019.
Kantor Komisariat ini adalah eks Bangunan Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tanggetada yang nota benenya sudah tidak di fungsikan lagi dan sudah mendapatkan ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka.
“Kantor Ini sudah dapat ijin dari Diknas Kolaka untuk digunakan sebagai tempat untuk membahas segala sesuatunya yang berkaitan dengan usulan percepatan Daerah otonomi baru Kolaka Selatan”, kata Ismail Bella.
Yusnan Gultom selaku bendahara Forum ini mengatakan bahwa percepatan pemekaran Kabupaten Kolaka Selatanmasih harus dilengkapi lagi konsepnya, dan beruntung kita sudah memiliki kantor Komisariat.
“Dari hasil kordinasi forum percepatan pemekaran ini, masih menunggu kelengkapan konsep yaitu tandatangan persetujuan semua Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lpm di Lima Kecamatan Bagian Selatan Kolaka yang direkomendasikan Kepala Desa dan Camat dan selanjutnya akan disetujui oleh Bupati dan DPRD”,katanya.
Dikatakannya bahwa Konsep tersebut akan dibawa ke propinsi dan juga disetujui oleh DPRD Propinsi, selanjutnya akan di usulkan oleh Gubernur ke Kementrian Dalam Negeri.
Selanjutnya Yusnan Gultom Berharap agar aset lokasi tanah hibah rencana pembangunan gedung perkantoran daerah otonomi baru harus benar-benar steril dan punya kekuatan hukum.
Hal senada di ungkap Anggota Dprd Kolaka Fraksi Partai Gerindra Abdul Rauf Mandu, bahwa menurutnya hasil kajian Akademik untuk Kolaka Bagian Selatan sudah layak menjadi Daerah Otonomi Baru.
“Kolaka bagian selatan layak dimekarkan apalagi wilayah ini sudah memiliki aset Bandara, Universitas bahkan hasil perkebunan pertanian dan perikanan kelautan menonjol, maka dari itu saya sebagai Anggota Dewan terpilih di dapil ini, akan berusaha mengkordinir teman-teman Legislatif lainnya agar pemekaran Kolaka Selatan menjadi salah satu agenda penting untuk di prioritaskan”, katanya.
Ahmad Badwi
