JAKARTA, MNN.COM — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) mengajak pemerintah daerah untuk mengadopsi program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa). Program ini akan memastikan peningkatan kualitas perangkat desa dan meningkatkan jumlah sarjana desa.
“Kami berharap kian banyak pemerintah daerah yang mengadopsi Program RPL Desa yang memberikan kesempatan bagi perangkat desa dan aktivis desa untuk menikmati pendidikan di jenjang sarjana. Dengan demikian kualitas akademik perangkat desa kian meningkat,” ujar Gus Halim di Jakarta, pada Selasa, (2/5/2023).
Gus Halim menjelaskan saat ini Program RPL Desa telah diadopsi di beberapa daerah seperti Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora. Tak kurang dari 900 perangkat desa dari dua daerah tersebut mengikuti Program RPL Desa.
“Dan Kemendesa PDTT bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Yogyakarta menjadi dua kampus yang menjadi tempat belajar peserta Program RPL Desa,” katanya.
Gus Halim mengungkapkan sejak diluncurkan pada awal 2022, saat ini peserta RPL Desa jenjang sarjana telah mengikuti tiga dari empat semester rencana pembelajaran. Dari evaluasi awal diketahui jika capaian prestasi akademik peserta RPL Desa tergolong memuaskan.
“Selain itu para peserta RPL Desa juga memberikan kontribusi nyata dengan semakin berkualitasnya rencana dan evaluasi program pembangunan desa masing-masing,” katanya.
Gus Halim mengatakan Program RPL Desa ini juga memberikan kontribusi terhadap upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi warga desa. Menurutnya saat ini angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi relatif rendah. APK Pendidikan Tinggi 2022 masih di kisaran 39,37%.
“Angka ini masih ketinggalan jika dibandingkan dengan APK Pendidikan Singapura yang mencapai 91%, Thailand di angka 49% dan Malaysia di angka 43%,” imbuhnya.
Gus Halim mengatakan jika Program RPL Desa diadopsi di banyak daerah maka akan membantu meningkatkan APK Pendidikan Tinggi di Tanah Air. Banyak pula perangkat desa dan aktivis desa yang sebelumnya hanya mengenyam pendidikan di level menengah atas untuk berkesempatan menikmati pendidikan tinggi.
“APK Pendidikan Tinggi di Indonesia memang cukup rendah karena mayoritas masyarakat kita tidak mempunyai kesempatan melaniutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Maka Program RPL Desa ini menjadi salah satu pintu masuk agar APK Pendidikan Tinggi kian terbuka bagi semua anak bangsa,” tegasnya.
Sementara itu, beberapa program studi yang disediakan adalah Administrasi Negara, Administrasi Publik, Manajemen, Sosiologi, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Luar Sekolah, dan Akuntansi untuk jenjang sarjana. Sementara pascasarjana menyediakan program studi Agribisnis, Ekonomi Pertanian, Teknologi Pendidikan, Sosiologi, Penyuluhan Pembangunan, Teknik Sipil, Pengelolaan SDA dan Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota yang sudah diikuti 257 peserta.
Adapun kampus penyelenggara untuk jenjang pascasarjana yang telah berjalan adalah Universitas Brawijaya dan Universitas Sebelas Maret. Jumlah kampus penyelenggara ini diprediksi akan terus bertambah berikut dengan pemerintah daerah yang tertarik untuk melaksanakan program RPL Desa. (red)
