MATANETNEWS.COM,BANJARMASIN – Saat ini, banyak kesempatan mendirikan perusahaan media. tentunya, menjadi nilai tambah jika mendapatkan verifikasi dari Dewan Pers yang memiliki tugas melindungi kebebasan Pers.
Dikutip oleh Kanalkalimantan.com,Pada pertemuan dengan pimpinan redaksi beberapa media baik cetak, elektronik maupun siber dalam diskusi di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (6/2/2020) siang, hal ini menjadi sharing terkait verifikasi media oleh Dewan Pers. Kanalkalimantan.com juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Salah satu pimpinan redaksi sempat menanyakan soal adanya permintaan dari Dewan Pers kepada pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan media yang telah terverifikasi Dewan Pers. Namun, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menepis isu itu.
“Dewan Pers tidak pernah meminta pemerintah daerah untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers,” kata Nuh saat mencoba menjawab pertanyaan pimpinan redaksi itu.
PASANG IKLAN DISINI
Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun pun menambahkan apa yang disampaikan oleh Nuh. Menurut jurnalis senior ini, tidak masalah adanya kerjasama antara media dengan pemerintah daerah, selama media tersebut merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum.
“Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu (Harus terverifikasi), tidak ada surat itu,” tambah Hendry.
Yang terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu harus berbadan hukum dengan adanya penanggungjawab utama, “ Sesuai Undang – undang Pers, itu saja cukup sebenarnya, tidak harus terverifikasi, tapi kalau memang terverifikasi yang artinya telah teruji secara administratif,” tutupnya.
Redaksi, (*)
PASANG IKLAN DISINI
