KENDARI, MNN.COM — Kebijakan PJ. Bupati Bombana dalam menganggarkan 2 (dua) Pengadaan Randis melalui APBD Tahun 2023 menuai polemik dipublik dan sejumlah lembaga kontrol sosial berpendapat terkesan tidak menjadi kebutuhan prioritas.
Ditengah situasi keuangan daerah devisit anggaran justru PJ. Bupati Bombana melakukan penganggaran Randis 2 unit, 1 unit dengan anggaran Rp. 1.125.000.000 Kendaraan Dinas Bermotor Bupati dan 1 unitnya lagi dengan Anggaran Rp. 655.000.000 kendaraan Operasional Bermotor Bupati.
Atas dasar itu Konsorsium Pemerhati Kebijakan Daerah Sultra (KPKD Sultra) yang tergabung dalam beberapa organisasi meminta kepada PJ. Bupati Bombana untuk mendesak agar turun ke lapangan sampai ke desa – desa melihat apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat Bombana. Rabu, 27/09/23.
Mardin Fahrun, Ketua DPD LAKI Sultra menilai bahwa kebijakan PJ. Bupati Bombana tidak berpihak pada kebutuhan prioritas masyarakat Bombana. Ungkapnya di salah Cafe di Kota Kendari.
Lanjut dia, PJ. Bupati Bombana harusnya dalam mengambil kebijakan untuk setiap penganggaran yang di bebankan melalui menu APBD idealnya melihat apa yang kemudian menjadi kebutuhan prioritas yang tertuang dalam RPJMD yang kemudian di masukkan dalam menu APBD. Cetus Aktivis Muda Sultra.
Hal senada diungkapkan Abd. Rahman Bombana yang juga Aktivis sekaligus Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sultra (DPD GMNI Sultra) menguraikan bahwa kehadiaran PJ. Bupati Bombana ini tidak lain adalah melanjutkan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Bombana yang telah dirumuskan saat masa kepemimpinan H. Tafdil. Tukasnya.
Menurutnya, seorang PJ Bupati dimaksud, seharusnya jangan memaksakan kebutuhan yang tidak prioritas dan di masukkan dalam menu APBD tanpa melihat kondisi Infrastruktur di Desa dan kecamatan bahkan di pusat kota Bombana, itu yang utama. Beber Bung Rahman sapaan akrabnya.
Ditempat yang sama, Ismail, Ketua Himpunan Pergerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (HIPPMI) menjabarkan banyak polemik krusial yang terjadi di Bombana bukan hanya persoalan Pengadaan Randis. Ucapnya.
Lebih jelas dia, PJ. Bupati juga harus segera tuntaskan persoalan lahan masyarakat yang diduga di serobot oleh beberapa perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Bombana, semua itu tugas PJ. Tegas Aktivis HMI.
“Terkait dengan polemik pengadaan 2 Unit Randis PJ. Bupati Bombana, dalam waktu dekat ini kami akan malakukan Aksi unjuk rasa dengan beberapa isu krusial yang di Kantor Bupati Bombana dan Kantor DPRD Bombana,” Tutupnya. (R)
